Marzuki Usman “Berasal dan Hidup dari Hutan”

Merujuk biografinya, Marzuki sama sekali tidak pernah bergelut dengan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan masalah hutan. Tapi tampaknya, Marzuki Usman sangat yakin bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Menteri Kehutanan. Alasannya sederhana saja: di Jambi, tanah kelahirannya, dia mengaku berasal dan hidup dari hutan. Ia juga belajar tentang hutan secara otodidak. “Saya cukup kenal masalah hutan, meski bukan lewat pendidikan formal,” kata bekas Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini seperti dikutip Kompas, 17 Maret.

Bacaan-bacaan, juga pergaulan dengan orang-orang yang mengerti tentang lingkungan, telah menambah pengetahuannya tentang “job baru”-nya itu. Soal bacaan dan pergaulan, memang dua hal yang bisa membuat seseorang well inform terhadap sesuatu. Dan, untuk menjadi seorang menteri, yang note bene jabatan politis, seseorang meamng tidak harus menjadi ahli benar dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Tetapi ada hal yang tidak boleh dilupakan: keterbukaannya untuk menimba dari “bawah”, dari ahli-ahli atau praktisi yang bakal mendukung pekerjaannya.

Tidak ada yang menduga bahwa ia yang ditunjuk Gus Dur untuk menggantikan Nurmahmudi Ismail yang diberhentikan karena “berselisih paham” dengan sang Presiden. Marzuki sendiri, ketika namanya disebut-sebut secara gencar sebagai calon pengganti Mahmudi, Jumat (16/3), sedang merayakan ulang tahun anaknya. Tidak jelas, apakah sebelumnya ia sudah pernah dihubungi.

Untuk masalah ekonomi, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini tidak diragukan. Dia pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam), Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan (1996), Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta. Bahkan, ketika menjabat Menteri Pariwisata dan Seni di era kepresidenan Habibie, ia juga sempat merangkap jabatan sebagai Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tetapi kemudian, jabatan menteri itu ditinggalkannya, karena ia lebih tertarik menjadi anggota MPR utusan golongan mewakili ISEI (1999). Namun, keaktivannya di gedung wakil rakyat itu hanya sementara. Kemudian, ia banting stir ke dunia usaha, bergabung dengan group Lippo. Dia ditunjuk sebagai sebagai deputy chairman PT Lippo Life, Tbk (kini berganti menjadi PT Lippo E-Net, Tbk). “Ia seorang tokoh nasional yang paling unik dan istimewa,” komentar Billy Sindoro, chairman Lippo Life Tbk, mengenai Marzuki.

Itu tak lain, karena Marzuki memiliki wawasan dan pengalaman yang begitu luas, khususnya dalam bidang ekonomi, perbankan dan moneter, asuransi, investasi, pasar modal, perdagangan internasional dan pengelolaan BUMN. Semua itu membuat dia disegani baik di dalam maupun luar negeri “Pemikirannya yang tajam akan makin mengukuhkan implementasi strategi pengembangan bisnis internet dan e-commerce Lippo Life Tbk," tambah Billy.

Kemampuan Marzuki ini, teruji saat ia mengubah nama PT Lippo Life Tbk menjadi PT Lippo E-Net Tbk. Walaupun langkah Lippo saat itu dinilai melanggar UU No 2/1999 tentang usaha perasuransian, ia bersikukuh bahwa perubahan nama dari PT Lippo Life Tbk menjadi PT Lippo E-Net Tbk, tidak serentak mengubah bisnis utama (domain) perusahaan tersebut, yaitu asuransi jiwa. “Perubahan yang terjadi bukan seperti katak menjadi kambing. Akan tetapi, seperti ayam yang berubah warnanya saja,” kata Marzuki menganalogikan.

Hal itu dilakukan, karena perkembangan teknologi informasi yang kini berkembang begitu pesat sangat berpengaruh pada nilai saham perusahaan. "Sekarang terserah kita. Jangan salahkan kalau orang-orang pergi ke Hongkong. Jangan dibilang mereka anasionalis, sebab dunia sudah tanpa batas. Kita harus mampu menggerakkan bisnis teknologi informasi. Bila kita tidak waspada, kesempatan itu akan diambil orang luar," ujarnya.

Gebrakan semacam inilah yang menjadi ciri khas seorang Marzuki Usman. Saat menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya (merangkap sebagai Meninves/Kepala BKPM) masa Presiden BJ Habibie, ia mengkritik tajam upaya menutup-nutupi kondisi di Indonesia oleh sebagian besar pengusaha di bidang industri pariwisata dan pejabat pemerintah di lingkungan Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya (Deparsenibud) atau Dinas Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pengusaha maupun pejabat tidak perlu merasa malu memberitahukan hal-hal buruk yang terjadi di dalam negeri kepada para wisatawan atau calon wisatawan mancanegara (wisman) yang telah datang atau akan datang ke Indonesia. "Saya tak tahu bagaimana mendobrak budaya tidak suka berterus terang ini,” katanya ketika itu. Selama ini, kita berusaha keras menutup-nutupi barang jelek. Kita bilang, semua aman-terkendali. Tidak ada apa-apa, semua beres.

Sebenarnya, dulu Marzuki tidak pernah bercita-cita menjadi ekonom atau praktisi dalam bidang itu. Keinginan kuat putra keempat dari sembilan bersaudara pasangan H. Usman Abul dan Cholijah ini justru menjadi dokter. “Ayah saya bilang, menjadi dokter itu enak. Suntik orang dapat duit,” katanya suatu kali kepada Matra. Begitu lulus SMA di Jambi, ia langsung berangkat ke Yogyakarta.

Di kota gudeg itu, ia mendaftar di Fakultas Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, Sospol, dan Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Marzuki pun diterima di Fakultas Kedokteran Gigi, Sospol, dan Ekonomi. Sementara di Fakultas Kedokteran Umum, tidak diterima. Tetapi kemudian ia lebih memilih Fakultas Ekonomi. Alasannya: biayanya murah. Tentu itu lebih aman baginya, sebagai anak petani, yang hidup dalam kekurangan.

Pilihannya studi di fakultas ekonomi itu memang memberi jalan terang buatnya. Soal cita-cita menjadi dokter kandas, mungkin itulah yang terbaik buatnya. “Karena teman saya yang jadi dokter, sampai sekarang masih jadi dokter Puskesmas...ha...ha..,” tambah ayah lima anak dan suami dari Aswarni, yang dinikahinya pada 1972 ini.

Bicara kesuksesan, Marzuki punya kenangan menarik. Ketika kelas tiga SD, ayahnya membeli buku ilmu bumi dunia. Di situ ada gambar New York, Australia dan macam-macam. Lalu, putra keempat dari sembilan bersaudara ini menyatakan keinginannya ke kota-kota itu. Sang ayah menanggapi: “Kamu bisa ke sana, kalau sekolah.” Tentu, kemudian hal itu, bahkan mungkin keliling dunia, bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Anak Mersang – sebuah kampung yang berjarak 160 km dari Jambi arah ke Padang – ini bisa melakukannya kapan saja.

Marzuki pernah menulis buku tentang kisah dirinya, “Tiga Menakbir Mimpi”. Buku ini diluncurkan pada hari lahirnya ke-55, dan berkisah tentang Sabeni, anak desa yang memiliki keinginan keras untuk maju. Tokoh inilah yang dianggap mencerminkan kepribadiannya. (MIS/Dara Meutia Uning). (Sumber : Website Koran Tempo).

Selamatkan Predikat ''Lumbung Beras''dengan Sebatang Bambu

KEPEDULIAN Pemkab Tabanan dan masyarakatnya melakukan penghijauan dengan menanam bambu di sekitar lereng Gunung Batukaru, banyak mengundang perhatian berbagai pihak. Di antaranya tokoh nasional Marzuki Usman dan Sekjen Dephut Dr. Ir. Boen M. Purnama, M.Sc. Keduanya memberikan apresiasi positif serta berjanji akan menginformasikan ke semua pihak terkait atas kepedulian masyarakat Tabanan akan pelestarian lingkungan.

Marzuki Usman, yang juga mantan Menteri Pariwisata ini, memberikan acungan jempol terhadap kepedulian masyarakat dan Pemkab Tabanan dalam melestarikan lingkungan dengan cara menanam bambu. Masyarakat bersama Pemkab Tabanan, menurut pandangannya, telah berpikir jauh ke depan dalam menyelamatkan lingkungan.

Pilihan pohon bambu, katanya, sangatlah cocok dengan kondisi Tabanan yang memang banyak memerlukan air untuk mengairi sawah. ''Pilihan yang sangat tepat dan perlu ditiru daerah lainnya,'' katanya memberikan pujian. Tanaman bambu itu selain berfungsi ekonomis, juga menyimpan air di saat musim hujan. Dan, terbukti pada saat musim hujan ini tunas-tunas bambu semakin tumbuh dengan suburnya. Dan, pohon bambu itu siap menahan air.

Sementara itu, Sekjen Departemen Kehutanan Boen M. Purnama yang berkesempatan mengikuti secara langsung penanaman massal ribuan batang pohon bambu itu memberikan apresiasi positif terhadap langkah yang dilakukan masyarakat dan Pemkab Tabanan yang begitu peduli terhadap kelestarian hutannya. Apa yang dilihatnya itu merupakan yang pertama di seluruh Tanah Air dan pantas ditiru daerah lainnya.

Penilaian positifnya tidak berhenti sampai di situ. Dia berpendapat, langkah masyarakat dan Pemkab Tabanan sejalan dengan lima kebijakan pemerintah pusat, yang salah satunya berupa rehabilitasi dan pelestarian hutan. Melibatkan masyarakat secara langsung bukanlah pekerjaan mudah. Masyarakat biasanya lebih ingin menikmati dalam kepentingan sesaat daripada berbuat sesuatu yang belum tentu mereka sendiri bisa nikmati secara langsung. Ia pun berkeyakinan, di antara sejumlah masyarakat pernah menebang bambu tapi belum pernah menanamnya.

Sekjen Boen M. Purnama menambahkan, penghijauan dengan memanfaatkan bambu lokal, bukan hanya penting demi kelestarian sumber mata air, tetapi juga dapat berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Mulai baru tumbuh pohon bambu sudah memiliki nilai guna bagi kepentingan masyarakat. Pohonnya yang baru tumbuh (rebung) bisa dibuat sayur sebagai pelengkap makan sehari-hari. Nilai jualnya juga lumayan bagus serta bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakatnya.

Berikutnya batang bambu tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan industri, seperti kerajinan rumah tangga, keperluan rumah beserta lainnya. Di antaranya yang paling mungkin bisa mendatangkan hasil lebih adalah bambu tersebut bisa dibuat kerajinan tangan yang memiliki nilai impor. ''Saya lihat di beberapa tempat di Bali, ada masyarakatnya menjadikan bambu sebagai barang kerajinan mewah. Sudah tentu hal itu memiliki nilai ekonomi yang lumayan tinggi,'' katanya.

Hanya, Sekjen Boen M. Purnama tidak menginginkan kepedulian tersebut hangat-hangat tahi ayam. Kepada semua masyarakat, ia minta agar aksi menanam bambu di sepanjang Gunung Batukaru terus dikembangkan. Bila perlu aksi tersebut telah ditanamkan pada generasi muda, sehingga dalam dirinya tumbuh kecintaan terhadap lingkungan. Khususnya dalam penanaman bambu, diharapkan tumbuh pemikiran bahwa penghijauan dengan menanam bambu memiliki arti lebih di kemudian hari.

''Saya yakin kehidupan masyarakat Bali mulai lahir sampai meninggal dunia selalu berhubungan dengan bambu. Oleh karena itu, cintailah bambu dengan cara menanamnya dan tidak bisa hanya menebang,'' paparnya.

Tantangan yang diungkapkan Sekjen Boen M. Purnama itu bila dicermati sesungguhnya pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Pemkab dan masyarakat Tabanan. Bambu selain nilai ekonomisnya yang tinggi, juga bisa jadi sumber kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Bambu bagaimana pun harus diakui sebagai penyimpan air yang bagus. Bila air dimiliki, itu berarti tidak ada ketakutan lagi bahwa predikat Tabanan sebagai lumbung berasnya Bali akan hilang. Semoga saja tantangan itu berhasil. (sub) . (Sumber : Bali Post, 3 April 2006)

Menteri Kehutanan:Pengelolaan Hutan Harus Libatkan Semua Pihak

Menteri Kehutanan (Menhut) Marzuki Usman mengatakan, kerja keras pengelolaan hutan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia harus melibatkan semua pihak, bukan hanya mengandalkan pemerintah.

Hal itu diungkapkannya kepada pers di Gedung Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (11/6), usai membuka konferensi internasional mengenai Konservasi In Situ dan Ex Situ Pohon Tropika Komersial. Pendapat itu merupakan kelanjutan atas ajakan Presiden Abdurrahman Wahid di Semarang beberapa hari lalu, yang mengharapkan kerja keras semua pihak untuk mengembalikan sejumlah hutan Indonesia yang kini sudah rusak.

Menurut Marzuki, kerja keras itu harus dimulai oleh masyarakat lokal dengan menggalakkan penanaman pohon-pohon meranti. Proyek ini disebut Public Campaign dan Public Education. Sebab, jika tidak dilakukan sejak saat ini maka Pulau Sumatera akan menjadi semak belukar pada tahun 2005, Kalimantan tahun 2010, dan di Jawa mulai terasa adanya defisit air.

Dalam kaitan itu, Marzuki mengusulkan kawasan cagar alam Kaliurang (DIY) dijadikan taman nasional walaupun cuma 750 hektar. Begitu juga kawasan Dieng yang luasnya hanya sekitar 20.000 hektar.

Kemarau
Menghadapi musim kemarau tahun ini, jelas Marzuki, pemerintah antara lain mengundang para pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) dan hak tanaman industri (HTI) untuk mengisi formulir perjanjian yang intinya berjanji agar penebangan pohon tidak menyebabkan terjadinya kebakaran. Sanksi-sanksi pun, tegasnya, sudah ada di dalam perjanjian tersebut.

Kepada mereka, lanjutnya, juga sudah dimintai tolong bagaimana mengantisipasi kebakaran dengan menyiapkan sejumlah sepeda motor untuk secara cepat melaporkan jika menemukan titik api, dan menyiapkan pula pemadam kebakaran. Begitu pula dengan anggota-anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), diimbau untuk selekas mungkin mengantipasi.

Kepada pihak Organda, kata Marzuki lagi, pihaknya mengimbau agar organisasi tersebut mengkoordinasikan seluruh anggota angkutan umumnya untuk tidak sembarangan membuang puntung rokok yang masih menyala. Kepada sejumlah maskapai penerbangan, seperti Garuda dan Merpati, pihaknya juga sudah meminta bantuan agar selekas mungkin melaporkan jika menemukan titik-titik api di sejumlah pulau di Indonesia.

Rencananya, demikian Marzuki, akhir bulan Juni ini ia akan ke Australia untuk meminta bantuan penyediaan pengoperasian pesawat terbang negara tersebut. Misalnya jenis Hercules dan helikopter untuk membantu memadamkan api (jika terjadi kebakaran lahan atau hutan-Red). Hal itu ditempuhnya untuk menunjukkan bahwa menciptakan hutan sebagai paru-paru dunia merupakan tanggung jawab negara tetangga juga.

"Mereka tidak boleh lepas tangan begitu saja. Amerika saja untuk mengatasi bahaya kebakaran hutan itu memerlukan dana sekitar dua milyar dollar per tahun," ujarnya.

Kerusakan
Direktur Jenderal (Dirjen) Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Prof Dr Ir Suhardi yang mendampingi Menhut menjelaskan, sejauh ini dilaporkan bahwa hutan Indonesia yang luasnya mencapai 1.210 juta hektar telah mengalami kerusakan seluas 22 juta hektar.
Suhardi mengatakan, kalau pengusaha dan masyarakat membabat hutan terus tanpa mau mereboisasi, dalam tempo 5-6 tahun lagi hutan di Indonesia akan gundul. "Itu sama saja dengan bunuh diri," imbuhnya.

Oleh karena itu, sambung Marzuki, pada era otonomi daerah bupati diberi wewenang. Akan tetapi, bupati tidak diberi blanko mandat perizinan.

Ia merencanakan, dalam waktu dekat akan dikeluarkan keputusan presiden (keppres) tentang pengalihan fungsi hutan agar tidak lagi ditangan menteri, melainkan berada di tangan pemerintah setelah mendengar pendapat dari stakeholders, termasuk LSM. Pengalihan itu pun, tambahnya, harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah mendengar pendapat dari partner internasional.

Dalam menangani pengusaha yang mengajukan perizinan, ujarnya, Bupati tetap harus melalui sistem perizinan yang berlaku-bukan aparat dinas kehutanan daerah, melainkan melalui para petugas yang berprofesi sebagai penunjang independen untuk menilai kelayakannya, misalnya petugas hukum.

Kemudian, kata Marzuki, pengusaha itu juga harus bersedia menanami kembali sejumlah wilayah hutan sesuai luas dalam perjanjian terkait. (sto) (Sumber : Kompas, 12 Juni 2001)

Gus Dur Intruksikan Penebang Hutan Leuser Di-Nusakambangan-kan

Presiden Abdurrahman Wahid mengintruksikan Menteri Kehakiman dan HAM agar memenjarakan terpidana kasus penebangan liar dan pengedar ilegal hasil hutan kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting Jambi ke LP Nusakambangan.

"Menteri Kehakiman dan HAM juga diintruksikan memberikan petunjuk kepada para hakim agar menerapkan hukuman maksimal dalam kasus kejahatan di bidang kehutanan," kata Menteri Kehutanan Marzuki Usman ketika berdialog dengan Gubernur Sumut T. Rizal Nurdin dan pejabat terkait di Medan, Jumat.

Marzuki Usman mengatakan, saat ini pemerintah berprinsip dalam "menjual" hutan bukan dengan menebangi pepohonannya, melainkan menjual keaslian dan kelestarian hutan tersebut, sebab dalam dekade mendatang semakin asri hutan makin tinggi nilai jualnya misalnya untuk Iptek dan pariwisata.

Pelaksanaan program kehutanan, menurut Menteri Marzuki Usman antara lain hutan peyangga, hutan lindung dan hutan konvensi tidak dibenarkan untuk diganggu dan daerah-daerah agar menjaga kawasan lindung seperti lubuk larangan.Khusus untuk kawasan Leuser yang berbatasan propinsi Aceh dan Sumatera Utara, akan dikembangkan penanaman pohon Meranti dan pemerintah juga akan menawarkan alat hutan menghindarkan petani membakar hutan.

Presiden telah mengeluarkan Inpres No.5 Tahun 2001 antara lain tentang pemberantasan penabangan kayu ilegal dan peredaran hasil hutan ilegal di kawasan Ekosisten Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting Jambi. [Dh, Ant] (Sumber : Majalah Gatra, 20 April 2001)